Breaking News

Polisi : Belum Ada Bukti Kuat Indah Terlibat


Kasus korupsi proyek DID diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada 2011 sebesar Rp 24 miliar. Proyek itu terbagi dalam lima item kegiatan. Di antaranya yakni kegiatan program barang dan sumber belajar virtual, pengadaan barang program life science untuk tingkat SMP dan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SD.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan belum menemukan keterlibatan Bupati maupun Wakil Bupati Luwu Utara dalam kasus korupsi Dana Intensif Daerah pada 2011. Tudingan salah satu tersangka yang menyebut keterlibatan Indah Putri Indriani, Bupati Lutra saat ini dan Wakil Bupati Lutra, saat kasus itu terjadi, masih harus didalami.

Dalam kasus tersebut, Polda Sulsel telah menetapkan dua tersangka. Kedua tersangka itu yakni Agung, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Sariming, mantan Kepala Dinas Pendidikan Lutra yang bertindak sebagai pengguna anggaran dalam mega proyek itu. Adapun, di KPK, kasus korupsi DID masih berjalan stagnan tanpa ada penetapan tersangka.

Kepala Subdit Tindak Pidana Korupsi Polda Sulsel, Ajun Komisaris Besar Adip Rojikan, mengatakan sejauh ini pihaknya belum menemukan indikasi keterlibatan bupati maupun wakil bupati. Ditegaskannya belum ada bukti kuat yang bisa menjerat petinggi pemerintahan lingkup Kabupaten Luwu Utara.

Adip mengatakan pihaknya tidak bisa memaksakan menjerat seseorang tanpa ada bukti. Kepolisian ditegaskannya selalu bekerja profesional. “Belum ada indikasi sampai ke sana (keterlibatan bupati dan wakil bupati). Belum ada bukti bahwa bupati dan wakil bupati ikut bertanggungjawab,” ucap Adip di Makassar, Selasa, 19 Juli.

Lebih jauh, Adip mengatakan pihaknya juga belum berkoordinasi dengan KPK ihwal pengusutan kasus korupsi DID yang juga diadukan ke komisi antirasuah. Adip mengatakan pelaporan kasus itu ke KPK oleh pelapor merupakan haknya dan hal yang wajar. Kepolisian mapun KPK tentunya akan berkoordinasi bila memang nantinya diperlukan.

Menurut Adip, tidak ada masalah mengenai penanganan kasus itu di lembaga penegak hukum manapun. Lagi pula, kata dia, sudah ada kesepahaman alias Memorandum of Understanding antara KPK, Polri dan Kejaksaan mengenai penanganan tindak pidana korupsi. “KPK belum berkoordinasi soal laporan itu. Iya, kita memang ada MoU untuk berkoordinasi jika hendak menyelidiki kasus yang sama,” bebernya.