Breaking News

Solidkan Barisan, 50 Lembaga Akan Advokasi Satpol PP Pemkot Makassar


Formaspul Makassar - Tim Hukum dan Advokasi Djusman AR mengatakan, saat ini, sudah ada lebih 50 lembaga dan individu di Makassar yang bersedia bergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Satpol PP Pemkot Makassar.

Tim Hukum dan Advokasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Makassar yang akan mendampingi Satpol PP terkait insiden Pantai Losari dan penyerangan Balaikota Makassar oleh oknum polisi Polrestabes Makassar dengan menyolidkan barisan. Tim Hukum dan Advokasi akan terbagi dalam 2 bidang khusus, yakni tim penasehat hukum (pengacara) dan tim advokasi.


“Nanti kami akan saring lembaga-lembaga dan individu yang bergabung bersama kami di Tim Hukum dan Advokasi Satpol PP Pemkot Makassar. Apakah nantinya masuk dalam tim penasehat hukum atau tim advokasi, tergantung dari kapasitas masing-masing. Tapi yang pasti, kami sangat hargai niat baiknya untuk bergabung,” kata Djusman AR, yang juga koordinator Fokal NGO Sulawesi, Kamis (18/8/2016).

Lembaga yang mengajukan diri bergabung, kata Djusman AR, sudah menyatakan kesiapan membantu proses hukum mendampingi kasus insiden di Pantai Losari dan penyerangan Balaikota Makassar. Sekadar diketahui, akibat kedua insiden tersebut, beberapa korban luka dan 1 orang dari pihak polisi meninggal dunia.

Djusman mengatakan, keinginan puluhan lembaga dan individu bergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Satpol PP Pemkot Makassar bukan berarti mereka membenci institusi kepolisian, tapi lebih pada ingin melihat penegakan hukum yang fair dan adil.

Dalam proses hukum yang berlagsung saat ini, 2 orang Satpol PP dan 5 orang dari pihak kepolisian ditetapkan sebagai tersangka. Djusman AR mengatakan, banyaknya lembaga yang mengajukan diri dan Tim Hukum dan Advokasi membuka diri untuk mengajak lembaga bergabung agar tidak menutup pintu kepada siapa saja yang akan membantu dalam proses hukum.

Sebagaiman diberitakan, Adnan Buyung Azis, yang juga tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Satpol PP Pemkot Makassar,  mengatakan, pihaknya nanti akan terbagi dalam 2 tim, yakni tim advokasi dan tim penasihat hukum. Tim advokasi bertugas untuk mencari fakta terkait dua insiden antara polisi melawan Satpol PP di Losari dan penyerangan Balaikota Makassar oleh oknum polisi.

“Termasuk kita akan merekonstruksi untuk mengetahui kejadian sebenarnya,” kata Adnan Buyung Azis.

Sementara, tim penasihat hukum nantinya akan mendampingi Satpol PP Pemkot Makassar dalam proses hukum di kepolisian hingga pengadilan. Terkait soal proses hukumnya, langkah selanjutnya, Tim Hukum dan Advokasi Satpol PP Pemkot Makassar akan bersurat kepada Propam Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk meminta pemindahan lokasi pemeriksaan.

Djusman AR mengatakan, lokasi tempat pemeriksaan sebaiknya di Balaikota Makassar. Pemkot Makassar siap menyediakan tempat dan ruangan khusus bagi penyidik untuk pemeriksaan anggota Satpol PP Pemkot Makassar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun sebagai saksi pelapor.

Alasan permintaan pemindahan lokasi pemeriksaan, kata Djusman AR, ada 2. Pertama, saksi, korban, dan tersangka dari pihak Satpol PP secara emosional sekarang mengalami kondisi tertekan dan ketakutan sehingga bisa berpengaruh dalam proses pemeriksaan.

“Salah satu pertimbangannya, teman-teman Satpol PP sebagai koraban sekarang dalam kondisi ketakutan. Alasan kedua sebagai langkah menghindari adanya intervensi dan tentunya yang berperkara di sini adalah juga pihak kepolisian. Ini tidak bermaksud mencurigai, tapi alangkah fairnya jika dilakukan pemindahan lokasi pemeriksaan. Berbeda misalnya jika yang menjadi lawan berperkara di sini adalah bukan pihak kepolisian,” kata Djusman AR dikutip dari pojoksulsel.

Djusman mengatakan, alasan permintaan pemindahan lokasi pemeriksaan di Balaikota Makassar juga sudah disampaikan secara lisan kepada Tim Komnas HAM yang datang ke Makassar, beberapa waktu lalu. Diketahui, kedatangan Tim Komnas HAM ke Makassar juga ingin mengetahui secara delail kasus insiden dan penyerangan Balaikota Makassar yang melibatkan Satpol PP Makassar dan polisi.

Selain itu, Tim Hukum dan Advokasi Satpol PP Pemkot Makassar menegaskan kepada semua anggota Satpol PP Makassar yang mendapat surat panggilan harus didampingi kuasa hukum dari Tim Hukum dan Advokasi Satpol PP Pemkot Makassar.(team red./formaspul)