Breaking News

Bupati Atau Raja


Formaspul - Keinginan seorang Bupati menjadi raja sebuah antitesis paradigma pemerintahan saat ini. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pada pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna (user orinted).

Publik akan menilai bahwa keinginan seorang Bupati menjadi raja adalah keinginan dilayani bukan melayani sebagaimana paradigma pemerintahan saat ini.Akademisi menilai, tekad Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo untuk "memproklamirkan diri" sebagai raja Gowa dinilai bentuk kegagalan berpikir yang akut.

Alasannya, berikut ulasan Andi Ahmad Yani PhD, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Kita perlu pahami posisi Kerajaan Gowa dengan Pemerintahan RI.
Pada tanggal 29 Juli 1950, 17 raja-raja semenanjung selatan Pulau Sulawesi bertemu dengan Presiden Soekarno.

Ke-17 raja, termasuk Andi Idjo, Raja Gowa waktu itu, sepakat mengakuisi kedaulatannya dengan Pemerintahan RI dan keluar dari Negara Indonesia Timur (NIT) bentukan Belanda.

Kesepakatan ini tertuang ke dalam UU 44 Tahun 1950 yang kemudian membagi wilayah kerajaan menjadi 30 daerah swapraja lainnya.

Sebagai kompensasi, Andi Idjo Karaeng Lolang (Raja Gowa saat itu) secara otomatis menjadi Bupati Gowa pertama sebagai bagian Pemerintahan RI.

Dalam proses politik ini, kerajaan-kerajaan di Sulsel tetap diakui tapi tidak lagi memiliki kedaulatan secara hukum.Posisi Raja dan kerajaannya menjadi tidak aktif dan hanya menjadi simbol budaya lokal.
Sistem politik yang dulu digunakan berubah dan harus mengaplikasi sistem politik RI.

Ketika Bupati Gowa membuat “Perda Raja Gowa”, maka menjadi sebuah kegagalan berpikir politik akut.
Raja saat ini bukan lagi sebuah posisi politik, tapi lebih pada posisi spirit.

Meski Bupati Gowa membuat 100 “Perda Raja Gowa”, posisi spirit Raja Gowa yang sebenarnya tidak akan bisa dihilangkan karena menggunakan logika politik berbeda.

Ranperda yang dibuat tidak akan bisa mengubah logika kekuasaan Kerajaan Gowa yang masih dipelihara oleh keluarga kerajaan dan para pengikutnya sampai sekarang.

Perda Raja Gowa, jika kelak disahkan, hanya menyisakan gurauan politik bagi para warga Gowa.
“Perda Raja Gowa” tidak akan merubah kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Gowa.

"Bupati Gowa yang baru terpilih harusnya lebih mementingkan isu pelayanan publik daripada soal status simbol kekuasaan, gelar raja," pungkas Yani yang dilansir dari Tribunnews.

Sebagai misal, jumlah kematian ibu di Kabupaten Gowa termasuk daerah paling rawan di Sulsel dengan 10 kasus di tahun 2013 (sumber:Dinas Kesehatan SulSel 2013).

Angka kematian ibu adalah salah satu indikator utama dalam pembangunan berkelanjutan 2030.
Status raja versi perda bukanlah ukuran kesuksesan pembangunan global apalagi ukuran kualitas melayani warga.(team/formaspul)